Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/Pn Sbg)

Pio, Fransiskus Irmanio Padre (2025) Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/Pn Sbg). Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (970kB)
	Text BAB I.pdf Download (619kB)
	Text BAB II.pdf Download (801kB)
	Text BAB III.pdf Download (705kB)
	Text BAB IV.pdf Download (543kB)
	Text BAB V.pdf Download (354kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Pemidanaan terhadap pelaku perjudian dinilai kurang tepat, jika ditinjau dari maksud diundangkannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 di mana untuk tindak pidana perjudian ancaman pidananya seharusnya diperberat dengan maksud agar pelaku perjudian menjadi jera dan perjudian dapat dihapus dari Wilayah NKRI”. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi: “(1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana memberi kesempatan untuk permainan judi dalam Putusan Nomor 80 /Pid.B/2023/PN Sbg?” dan (2) “Apakah Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg, telah memenuhi semangat dan dapat dijadikan salah satu sarana untuk memberantas tindak pidana perjudian?”. Tujuannya “untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana memberi kesempatan untuk permainan judi dalam Putusan Nomor 80 /Pid.B/2023/PN Sbg” dan “untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg, telah memenuhi semangat dan dapat dijadikan salah satu sarana untuk memberantas tindak pidana perjudian”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. “Dari hasil penelitian ini Hakim seharusnya tidak menggunakan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar pertimbangan, karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian lebih relevan dan memberikan sanksi yang lebih berat”. “Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga seharusnya merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 untuk mendukung upaya pemberantasan perjudian serta menjaga ketertiban sosial”.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JC Political theory K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	01 Jul 2025 04:56
Last Modified:	01 Jul 2025 05:00
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13194

Actions (login required)

View Item