Analisis Yuridis Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg)

Abrar, Akmal (2025) Analisis Yuridis Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg). Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (684kB)
	Text BAB 1 .pdf Download (409kB)
	Text BAB 2 .pdf Download (466kB)
	Text BAB 3.pdf Download (323kB)
	Text BAB 4.pdf Download (391kB)
	Text BAB 5 .pdf Download (172kB)
	Text LAMPIRANN .pdf Download (1MB)

Abstract

Praperadilan adalah untuk menguji keabsahan Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan negeri, praperadilan tersebut dapat memastikan bahwa setiap Tindakan penegak hukum, seperti penangkapan , penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.BDG Berkaitan dengan Putusan tersebut diatas telah menuai kontorversi adanya Pro dan Kontra dari pakar hukum maupun masyarakat, dimana penetapan tersangka berdasarkan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan merupakan obyek praperadilan, dimana penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan. Dari hal tersebut kemudian penulis membuat 3 rumusan masalah dalam pembuatan skripsi ini sebagai berikut 1) Apakah penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana? 2)Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap salah tangkapyang dilakukan oleh penyidik sebagai aparatur negara dibidang penegakan hukum? 3) Apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan tersangka?Metode penelitian yang peneliti gunakan ialan penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penellitian yang dilakukan peneliti berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka Pegi Setiawan melanggar Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU- XII/2014.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JC Political theory K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	01 Jul 2025 04:35
Last Modified:	01 Jul 2025 04:35
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13185

Actions (login required)

View Item