Wattimena, Mayang Trisuci (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM MASA DAMAI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer II-08 JAKARTA Nomor 266- K/PM.II-08/AU/XI/2023). Bachelor thesis, Universitas Nasional.
![]() |
Text
COVER (Cover, Lembar Penunjang, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi).pdf Download (765kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (568kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Download (661kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (582kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (120kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
Abstract
Tindak pidana desesi dalam masa damai merupakan salah satu pelanggaran serius dalam hukum militer yang dapat mengganggu kedisiplinan, ketaatan, serta kesiapan operasional suatu angkatan bersenjata. Desersi terjadi ketika seorang prajurit meninggalkan tugasnya tanpa izin dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku desersi serta kebijakan Hukum Pidana Militer terhadap Tindak Pidana desersi dalam masa damai. Dari aspek pertanggung jawaban, pelaku desersi dapat dikenakan sanksi pidana administratif, serta moral dan etika. Sanksi pidana mencakup hukuman penjara dan pemecatan dari Dinas Militer, sedangkan sanksi administratif dapat berupa penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak sebagai prajurit. Dari aspek kebijakan Hukum Pidana Militer, KUHPM mengatur desersi dalam beberapa kategori berdasarkan durasi ketidakhadiran dan kondisi yang menyertainya, termasuk desersi biasa dan desersi dengan pemberatan. Selain itu, upaya pencegahan desersi dilakukan melalui pembinaan mental, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta mekanisme pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi desersi. Metode yang dilakukan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang berfokus pada kepustakaan. Kesimpulannya Tindak Pidana desersi dalam masa damai tetap merupakan ancaman serius terhadap disiplin militer. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pembinaan moral yang berkelanjutan, serta perhatian terhadap kesejahteraan prajurit untuk mengurangi angka desersi dan menjaga stabilitas institusi militer.
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Miss Rahma Rahmawati |
Date Deposited: | 17 Jun 2025 08:02 |
Last Modified: | 17 Jun 2025 08:02 |
URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12981 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |