TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP KEPEMILIKAN APARTEMEN (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NOMOR 53 PK/PDT/2021)

Lestari, Indah Dani (2025) TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP KEPEMILIKAN APARTEMEN (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NOMOR 53 PK/PDT/2021). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (678kB)
	Text BAB I.pdf Download (721kB)
	Text BAB II.pdf Download (727kB)
	Text BAB II.pdf Download (727kB)
	Text BAB III.pdf Download (352kB)
	Text BAB IV.pdf Download (340kB)
	Text BAB V.pdf Download (254kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (23MB)

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing memiliki akibat hukum terhadap kepemilikan tanah khususnya hak milik atas tanah dan apartemen. WNI yang menikah dengan WNA dan kemudian tidak membuat perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) kepemilikan properti yang dibeli selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga berpotensi kehilangan status kepemilikannya. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 Ayat (1) dan (3) melarang WNA memiliki Hak Milik atas tanah dan properti di Indonesia. Kasus ini terjadi dalam gugatan wanprestasi antara Ike Farida selaku pembeli Apartemen Casa Grande di Jakarta dengan PT. Elte Prima Hutama selaku pengembang bagaimana akibat hukum perkawinan campuran tanpa surat perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan apartemen dan bagaimana pertimbangan Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) terhadap perjanjian perkawinan. Tujuan penelitian untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan campuran tanpa surat perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan apartemen Warga Negara Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen. WNI yang ingin membeli apartemen dan masih terikat perkawinan campuran harus membuat perjanjian perkawinan untuk memastikan bahwa kepemilikan apartemen tetap berada dalam kendali WNI dan tidak melanggar hukum pertanahan di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	17 Jun 2025 07:54
Last Modified:	17 Jun 2025 07:54
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12979

Actions (login required)

View Item