TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

SEPTIAN, MUHAMMAD ARRI (2024) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU). Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (535kB)
	Text BAB II.pdf Download (495kB)
	Text BAB III.pdf Download (492kB)
	Text BAB IV.pdf Download (469kB)
	Text BAB V.pdf Download (286kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (6MB)

Abstract

Pada tahun 2023, Pulau Rempang masuk dalam PSN, yakni Program Pengembangan Kawasan Eco-City. Di Pulau Rempang terdapat berbagai kawasan, salah satunya kawasan hutan. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat yang didalamnya melekat Hak Ulayat yang merupakan hak milik bersama MHA yang diakui oleh Pemerintah atau Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terikat paguyuban/lembaga dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang ditaati, dan mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang dikukuhkan dengan peraturan tingkat daerah. Pasca ditetapkannya Rempang masuk dalam PSN, yang menimbulkan permasalahan mekanisme penetapan hutan adat, kedudukan hutan adat, serta perlindungan hukum hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat Rempang. Terdapat indikasi pengurangan hak ulayat, hak tradisional, dsb MHA Rempang yang mengakibatkan konflik antara MHA Rempang dengan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis hutan adat Rempang sebagai hak ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan wawancara pribadi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara sosiologis MHA Rempang, Hutan Adat, dan Hak Ulayat mereka itu ada, secara yuridis, eksistensi atau pengakuan hingga perlindungan terhadap mereka belum kuat, belum ada perlindungan secara nyata. Pasca ditetapkannya PSN di Pulau Rempang memberikan dampak terhadap pengurangan dan terabaikannya hak Masyarakat Adat Rempang.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	09 Oct 2024 03:02
Last Modified:	09 Oct 2024 03:02
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12330

Actions (login required)

View Item