ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN PENCATATAN KAWIN UMAT BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

LATIFAH, LATIFAH (2024) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IZIN PENCATATAN KAWIN UMAT BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). Bachelor thesis, UNIVERSITAS NASIONAL.

	Text Cover.pdf Download (541kB)
	Text BAB I.pdf Download (505kB)
	Text BAB II.pdf Download (446kB)
	Text BAB III.pdf Download (351kB)
	Text BAB IV.pdf Download (442kB)
	Text BAB V.pdf Download (339kB)
	Text Lampiran.pdf Download (2MB)

Abstract

Ketentuan izin pencatatan perkawinan umat beda agama di Indonesia telah terjadi suatu konflik hukum. Permasalahan penelitian ini: (1) bagaimana ketentuan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan di Indonesia; (2) bagaimana pertimbangan hukum dan penetapan hakim tentang pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby; dan (3) bagaimana akibat hukum pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mengetahui: (1) ketentuan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan di Indonesia; dan (2) pertimbangan hukum dan penetapan hakim tentang pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby; dan (3) akibat hukum pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini pun menyimpulkan: pertama, ketentuan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan di Indonesia diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Adminsitrasi Kependudukan yang merupakan konsekuensi dari hadirnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; kedua, pertimbangan dan penetapan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak dapat serta merta dikatakan tidak tepat sebab sejatinya bertitik tolak pada peraturan yang belum memuat kepastian hukum; dan ketiga, akibat hukum pemberian izin pencatatan kawin umat beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu: (1) keabsahan perkawinan tidak sah; (2) status dan kedudukan anak tetap terlindungi dengan dicatatkan di Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan; dan (3) sahnya status administrasi kependudukan.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Yulia Zahra Yamini
Date Deposited:	09 Oct 2024 02:31
Last Modified:	09 Oct 2024 02:31
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12320

Actions (login required)

View Item