EKSISTENSI PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIFTHE EXISTENCE OF TERMINATION OF INVESTIGATIONS AND INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE

GINANJAR, GINGIN (2024) EKSISTENSI PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIFTHE EXISTENCE OF TERMINATION OF INVESTIGATIONS AND INVESTIGATIONS IN HANDLING CRIMES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE. Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (730kB)
	Text BAB 2.pdf Download (629kB)
	Text BAB 3.pdf Download (2MB)
	Text BAB 4.pdf Download (526kB)
	Text BAB 5.pdf Download (655kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Penyelidikan dan penyidikan menjadi tahapan penting hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Permasalahan penelitian ini yaitu: (1) bagaimana penerapan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan (2) bagaimana pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di masa mendatang. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui tentang: (1) penerapan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan (2) pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian yaitu: pertama, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang meliputi penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan; dan kedua, meski Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 diketahui eksis mengatur penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, namun hal itu tidak dianut di dalam KUHAP sehingga di masa depan perlu dilakukan perubahan agar penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tertuang di dalam produk hukum Undang-Undang

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	16 May 2024 02:34
Last Modified:	16 May 2024 02:34
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10970

Actions (login required)

View Item