PENGATURAN BATAS FLIGHT INFORMATION REGION JAKARTA DAN FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA (Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022)

Azari, Rihan (2024) PENGATURAN BATAS FLIGHT INFORMATION REGION JAKARTA DAN FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA (Studi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022). Masters thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (888kB)
	Text BAB I.pdf Download (619kB)
	Text BAB II.pdf Download (509kB)
	Text BAB III.pdf Download (517kB)
	Text BAB IV.pdf Download (516kB)
	Text BAB V.pdf Download (417kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (461kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Secara hukum international setiap negara berhak mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan keamanan negaranya, keamanan penerbangan bagi setiap penerbangan udara diwilayahnya (Pasal 12 Konvensi Chicago 1944), dengan banyaknya wilayah ruang udara Indonesia berbatasan dengan negara lain maka, Pemerintah Indonesia menerapkan penyesuaian batas flight information region dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia yang salah satunya melaksanakan perjanjian dengan pemerintah Singapura terkait pengaturan penerbangan sipil di wilayah ruang udara yang berada di perbatasan Indonesia dengan Singapura dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Apakah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia? dan Bagaimana upaya menjaga kedaulatan wilayah ruang udara di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian hukum ini yaitu: Posisi peraturan presiden sebagai verordnung dan autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom) berada di bawah undang-undang (formal gezetz) menurut hierarki peraturan perundang-udangan, artinya peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Beberapa upaya yang dilakukan dalam menjaga kedaulatan wilayah ruang udara Indonesia yakni melakukan pengamanan di wilayah ruang udara Indonesia serta menindak setiap penganggaran udara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) Q Science > Q Science (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Miss Rahma Rahmawati
Date Deposited:	02 May 2024 02:36
Last Modified:	13 May 2024 01:24
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10904

Actions (login required)

View Item