KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENUNDA PEMILU (STUDI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI)

SOLIHAH, TIARA MAR’ATUS (2024) KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENUNDA PEMILU (STUDI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (710kB)
	Text BAB II.pdf Download (727kB)
	Text BAB III.pdf Download (720kB)
	Text BAB IV.pdf Download (782kB)
	Text BAB V.pdf Download (572kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ Onrechmatige daad antara Partai Prima dan KPU dikabulkan selutuhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI. Putusan tersebut menjadi kontroversi dimana pada putusan nomor 5 hakim memerintahkan KPU untuk untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan. Kemudian KPU melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Tidak lama setelah putusan itu kabul, KPU mengambil Upaya hukum banding yang dalam putusannya membatalkan putusan tingkat pertama. Ada 3 yang menjadi persoalan dalam skripsi ini pertama apakah pengadilan negeri Jakata Pusat berwenang untuk menunda Pemilu, kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dan ketiga upaya hukum apa yang seharusnya dilakukan oleh Partai Prima. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan terkait kasus yang sedang diteliti dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal dan website. Dalam megadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum/ Onrechmatigdaad, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya mempertimbangkan dengan matang apakah lebih condong ke perkara Tata Usaha Negara atau lebih ke perkara Perdata, jika memang gugatan tersebut memang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum/ Onrechmatigdaad maka putusan pengadilan tidak boleh keluar dari kewenangan absolutnya dan keluar dari pokok materi yang disengketakan.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Skripsi > Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	- Abdurrahman -
Date Deposited:	21 Mar 2024 03:45
Last Modified:	21 Mar 2024 03:45
URI:	http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10255

Actions (login required)

View Item