ISU KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi kasus : Partai PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrasi)

Irmayanti, Irmayanti (2024) ISU KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi kasus : Partai PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrasi). Bachelor thesis, Universitas Nasional.

[img] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (871kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (639kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (284kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (806kB)
[img] Text
BAB VI.pdf

Download (359kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi gender. Meskipun kebijakan affirmative action telah diterapkan, realitas menunjukkan pemilu legislatif 2019 menghadapi dinamika kompleks terkait isu ketidakadilan yang menargetkan calon legislatif perempuan. Dalam penelitian ini, dilakukan pengkajian respon Partai PDIP dan Partai NasDem sebagai stakeholder pemilu dalam mengatasi ketidakadilan gender terhadap caleg perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan ketidakadilan gender. Penelitian ini terkait erat dengan teori fungsi partai politik Miriam Budiardjo yang memiliki signifikasi dengan pengembangan konsep demokrasi dan teori feminisme poskolonial dari Gayatri Spivak. Hasil yang diperoleh menyoroti dominasi kultur patriarki, relasi kekerasan dalam internal partai dan ruang digital, rendahnya tingkat literasi serta teknis pemilu serentak sebagai isu ketidakadilan yang dihadapi caleg perempuan pada pemilu legislatif 2019. Peran PDIP dan NasDem dalam menjalankan fungsi partai yang dimilikinya terlihat belum cukup responsif terhadap isu-isu gender dan ketidakadilan yang terjadi. Meskipun, keduanya berasakan pada nilai – nilai pancasila, namun implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktiknya masih jauh dari gagasan keadilan dan kesetaraan. Implikasinya, melanggengkan perempuan kelas bawah sebagai subaltern yang tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Maka dari itu, penting untuk terus mengaktualisasi institusional partai agar berperilaku pro-gender utamanya yang berkaitan dengan aturan internal yang mendukung perempuan dan proses kaderisasi yang rigid dan transparan guna menjamin proses - proses demokrasi yang inklusif.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
L Education > LG Individual institutions (Asia. Africa)
Divisions: Skripsi > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik
Depositing User: - Abdurrahman -
Date Deposited: 19 Mar 2024 02:52
Last Modified: 19 Mar 2024 02:52
URI: http://repository.unas.ac.id/id/eprint/10077

Actions (login required)

View Item View Item